Pembatalan Pemberitahuan Pabean Ekspor, Definisi dan Penerapannya

Pembatalan Pemberitahuan Pabean Ekspor, Definisi dan Penerapannya

Pendahuluan

Sebagai bentuk upaya dalam memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepabeanan di bidang ekspor melalui penyederhanaan prosedur dan modernisasi sistem, serta untuk mendukung ekosistem logistik nasional, Pemerintah RI melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.04/2022 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor. Ketentuan PMK Nomor 155/PMK.04/2022 mencabut ketentuan sebelumnya yaitu PMK Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 21/PMK.04/2019. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, definisi Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, dimana pengertian dari daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

Kewajiban Pemberitahuan Pabean Ekspor

Ketentuan dalam Pasal 11A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentangg Kepabeanan dan Pasal 5 ayat (1) PMK 155/PMK.04/2022 telah mengatur secara tegas bahwa barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean Ekspor, dimana dalam hal ini kewajiban Pemberitahuan Pabean Ekspor tersebut tidak berlaku atas Ekspor berupa barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas, atau barang kiriman dengan berat tidak melebihi 30 (tiga puluh) kilogram. Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean di bidang ekspor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan. Kewajiban mengajukan Pemberitahuan Pabean Ekspor merupakan sarana bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan terhadap barang yang akan dikeluarkan dari daerah pabean. Pelanggaran terhadap kewajiban mengajukan Pemberitahuan Pabean Ekspor atas barang Ekspor dapat dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 5 miliar.

Latar Belakang Pembatalan Ekspor

Dalam proses pengiriman barang ekspor memungkinkan terjadi risiko yang dapat mengakibatkan pembatalan ekspor. Salah satu penyebab utama pembatalan pengiriman barang ekspor yaitu adanya masalah hukum, faktor keamanan dan perubahan peraturan di negara tujuan, dimana perubahan tersebut dapat saja terjadi secara mendadak atau tidak terduga (contoh: adanya perang di negara tujuan) sehingga Eksportir harus membatalkan pengiriman barangnya. Adanya penurunan kualitas atau barang ekspor mengalami kerusakan saat proses pengiriman melalui transportasi dapat juga menjadi penyebab pembatalan ekspor dimana Eksportir tidak akan mau menanggung resiko barang tersebut dikembalikan (reject) saat barang sudah sampai di negara tujuan. Terkadang juga pembeli internasional dapat membatalkan pesanan atau menarik permintaan mereka dengan alasan bisnis internal atau perubahan kebutuhan sehingga mau tidak mau Eksportir harus membatalkan pengiriman barangnya. Kondisi cuaca ekstrem seperti badai besar, gempa bumi, atau banjir dapat menghambat proses pengiriman barang ekspor. Jika dilihat dari kondisi cuaca ekstrem dapat membahayakan barang, kapal atau transportasi lain serta personil yang terlibat dalam pengiriman barang, maka Eksportir akan cenderung untuk membatalkan pengiriman barangnya. Pengiriman data ganda pada modul aplikasi Pemberitahuan Pabean Ekspor juga dapat menjadi salah satu dasar dilakukan pembatalan ekspor.

Pemenuhan Ketentuan Pembatalan Pemberitahuan Pabean Ekspor

Terhadap barang yang telah diberitahukan ekspornya dan telah mendapatkan nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor apabila dibatalkan ekspornya, maka Eksportir wajib untuk melaporkan pembatalan Pemberitahuan Pabean Ekspor tersebut kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean Pemuatan dan/atau melalui SKP. Pembatalan Pemberitahuan Pabean Ekspor tidak dapat dilayani apabila Barang Ekspor yang diajukan pembatalan tersebut terbukti telah terjadi pelanggaran kepabeanan di bidang ekspor atau ditegah oleh unit pengawasan Bea dan Cukai. Pelaporan pembatalan Pemberitahuan Pabean Ekspor harus dilakukan Eksportir paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:

  1. keberangkatan sarana pengangkut tujuan luar Daerah Pabean yang dibuktikan dengan outward manifest atas nama sarana pengangkut yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor;
  2. tanggal perkiraan ekspor, dalam hal sarana pengangkut tujuan luar Daerah Pabean batal berangkat dan belum diterbitkan outward manifest; atau
  3. tanggal pembatalan outward manifest, dalam hal sarana pengangkut tujuan luar Daerah Pabean batal berangkat dan telah diterbitkan ouward manifest.

Dalam proses pelayanan permohonan pembatalan Pemberitahuan Pabean Ekspor, Kantor Pabean dimana Pemberitahuan Pabean Ekspor mendapatkan nomor pendaftaran akan melakukan penelitian realisasi ekspor berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan pemberitahuan pabean keberangkatan sarana pengangkut (Outward Manifest) untuk memeriksa apakah barang Ekspor yang sedang diajukan pembatalan tersebut tidak pernah dilakukan ekspornya.

Eksportir diwajibkan untuk memahami ketentuan mengenai batas waktu pelaporan pembatalan Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana telah diuraikan di atas, dikarenakan keterlambatan dalam melaporkan pembatalan Pemberitahuan Pabean Ekspor dapat mengakibatkan pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sesuai ketentuan dalam pasal 11A ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Dalam hal pengurusan ekspor telah dikuasakan kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), maka PPJK harus secara aktif memberikan informasi kepada Eksportir mengenai adanya kewajiban untuk melaporkan pembatalan ekspor kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean pemuatan apabila terjadi pembatalan ekspor. Denda tersebut apabila tidak segera dibayar maka dapat dilakukan pemblokiran secara sistem sehingga Eksportir bersangkutan tidak dapat lagi melakukan kegiatan kepabeanan.

Pasal 28 PMK PMK 155/PMK.04/2022 juga mengatur ketentuan mengenai pembatalan Pemberitahuan Pabean Ekspor yang dilakukan dikarenakan adanya kesalahan data Pemberitahuan Pabean Ekspor berupa nama Eksportir, identitas Eksportir, Kantor Pabean, jenis Ekspor, dan/atau jenis fasilitas yang diterima yang tidak dapat dilakukan pembetulan. Mengingat kesalahan data tersebut tidak dapat diajukan pembetulan, maka Eksportir dapat mengajukan pembatalan Pemberitahuan Pabean Ekspornya. Terhadap barang Ekspor yang dilakukan pembatalan Pemberitahuan Pabean Ekspor ini, Eksportir hanya dapat mengajukan Pemberitahuan Pabean Ekspor yang baru sepanjang barang Ekspor belum dimuat ke dalam sarana pengangkut.

Pengembalian Bea Keluar Dalam Hal Batal Ekspor

Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar. Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk:

  1. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
  2. melindungi kelestarian sumber daya alam;
  3. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau
  4. menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.

Berdasarkan PMK Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 123/PMK.010/2022, saat ini barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar terdiri dari:

  1. kulit dan kayu;
  2. biji kakao;
  3. kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya;
  4. produk hasil pengolahan mineral logam; dan
  5. produk mineral logam dengan kriteria tertentu.

Bagaimana dengan Bea Keluar yang telah dibayar namun dibatalkan ekspornya?

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 butir (a) PMK Nomor 274/PMK.04/2014 tentang Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Sanksi Administrasi Berupa Denda, dan/atau Bunga Dalam Rangka Kepabeanan, diatur bahwa pengembalian bea keluar dapat diberikan kepada Pihak Yang Berhak terhadap seluruh atau sebagian Bea Keluar yang telah dibayar dalam hal barang dibatalkan ekspornya atau tidak jadi diekspor. Pihak Yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah Eksportir yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor.

Eksportir dapat mengajukan pengembalian Bea Keluar yang telah dibayar dalam hal barang dibatalkan ekspornya atau tidak jadi diekspor dengan melampirkan dokumen yang terkait pembatalan ekspor termasuk surat persetujuan pembatalan Pemberitahuan Pabean Ekspor yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pabean pemuatan dimana Pemberitahuan Pabean Ekspor mendapatkan nomor pendaftaran.

Kesimpulan

Dalam proses pengiriman barang ekspor memungkinkan adanya risiko tidak terduga yang dapat mengakibatkan pembatalan ekspor, dimana terdapat ketentuan kepabeanan yang mengatur lebih lanjut mengenai pembatalan Pemberitahuan Pabean Ekspor yang telah mendapatkan nomor pendaftaran. Eksportir atau kuasanya perlu memahami mengenai dasar dan batas waktu pelaporan pembatalan Pemberitahuan Pabean Ekspor yang telah mendapatkan nomor pendaftaran agar tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan.

Rujukan peraturan

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 274/PMK.04/2014 tentang Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Sanksi Administrasi Berupa Denda, dan/atau Bunga Dalam Rangka Kepabeanan;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.010/2022;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2022 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.

Artikel Terkait: